Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan adanya dugaan pengaturan pengisian kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Proses tersebut diduga dijalankan secara satu pintu melalui Direktur Utama PT Makassar Toraja sekaligus Dewan Pembina SATHU, Fuad Hasan Masyhur.

Hal tersebut tertuang dalam surat dakwaan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa setelah Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah untuk Indonesia.

Pada awal 2024, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis sempat mendatangi kantor Maktour untuk menemui Fuad Hasan dan Direktur Operasional Ismail Adam.

Pertemuan itu kemudian berlanjut pada sore harinya di sebuah restoran kawasan Polonia, Jakarta Timur, bersama sejumlah pihak lain.

Dalam pertemuan tersebut, Fuad membahas latar belakang perolehan tambahan kuota haji dan meminta agar teknis pengisiannya dikelola satu pintu.

Permintaan pelaksanaan satu pintu tersebut disampaikan langsung oleh Fuad Hasan Masyhur kepada pihak-pihak terkait dalam pembahasan.

Selanjutnya, Maktour mengirimkan surat bernomor 010/MKT/I/2024 kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus tertanggal 12 Januari 2024.

Surat permohonan tersebut berisi permintaan percepatan keberangkatan bagi 110 jemaah haji yang berasal dari Maktour.

Kebijakan pembagian kuota haji masing-masing 10.000 untuk reguler dan khusus diatur melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 1156 Tahun 2023.

Selain itu, terdapat pula Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan ibadah haji.

Kedua peraturan menteri tersebut dinilai bertentangan dengan hasil rapat kerja Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama pada November 2023.