Aturan itu juga dianggap tidak sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan, kasus dugaan korupsi kuota haji ini merugikan negara ratusan miliar.

Kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tersebut diperkirakan mencapai Rp622.090.207.166,41.

Perbuatan melawan hukum itu diduga dilakukan oleh Yaqut bersama tiga terdakwa lain yang turut terseret dalam perkara.

Ketiga terdakwa lainnya meliputi Ishfah Abidal Azis, Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

Jaksa menyebut para terdakwa bersama sejumlah pihak lain turut menikmati aliran dana yang memperkaya diri dari kasus kuota haji tambahan ini.