Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mendesak otoritas berwenang untuk membuka kembali fasilitas pendidikan menengah dan perguruan tinggi bagi kaum perempuan.

Langkah tersebut bertujuan agar seluruh warga perempuan di Afghanistan dapat mengakses dunia pendidikan di berbagai tingkatan tanpa batasan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Georgette Gagnon yang menjabat sebagai penjabat kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan.

Gagnon menyampaikan seruan tersebut ketika melakukan kunjungan kerja ke wilayah Istalif yang terletak di sebelah utara kota Kabul.

Dalam kunjungan itu, ia mendatangi sebuah sekolah dasar putri yang telah dilengkapi perangkat komputer melalui program dukungan PBB.

Gagnon menekankan betapa pentingnya akses teknologi komunikasi serta informasi bagi anak-anak perempuan di negara tersebut.

Ia meminta pihak berwenang segera mencabut berbagai aturan pembatasan yang menghalangi kelanjutan pendidikan mereka selepas sekolah dasar.

Afghanistan tercatat sebagai satu-satunya negara di dunia yang secara resmi melarang perempuan mengakses pendidikan tingkat menengah hingga tinggi.

Laporan dari UNESCO dan UNICEF pada Januari lalu menunjukkan sekitar 2,2 juta remaja putri kehilangan hak belajar akibat aturan tersebut.

Krisis Sektor Pendidikan yang Semakin Meluas

Krisis pendidikan yang terjadi di negara itu kini mencakup skala yang jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Dalam pemaparan kepada Dewan Keamanan PBB pada Juni lalu, Gagnon menyebutkan ada sekitar 3,8 juta anak perempuan usia 7 hingga 18 tahun tidak bersekolah.

Jumlah tersebut mencakup lebih dari 2,6 juta remaja putri yang terpaksa meninggalkan bangku pendidikan.

Sekitar 250.000 anak perempuan tambahan dilaporkan kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan menengah secara permanen setiap tahun.