Berbagai pembatasan yang berlangsung lama ini telah memicu dampak buruk yang meluas melampaui ruang kelas.

UNESCO serta UNICEF telah mengingatkan bahwa penggusuran perempuan dari sistem pendidikan melemahkan tenaga kerja masa depan.

Situasi ini juga memicu kekurangan tenaga profesional di berbagai sektor serta layanan publik esensial.

Persoalan pendidikan di negara tersebut ternyata juga mencakup kendala mendasar pada kelompok usia sekolah dasar.

Lebih dari 2,13 juta anak usia sekolah dasar tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada tahun 2024 lalu.

Hasil pembelajaran dilaporkan sangat lemah berdasarkan laporan pendidikan yang dirilis pada tahun 2025.

Lebih dari 90 persen anak usia 10 tahun di sana bahkan belum mampu membaca sebuah teks sederhana.

Pihak PBB secara konsisten mendesak pencabutan larangan karena pendidikan merupakan hak asasi yang fundamental.

Pendidikan juga dinilai sangat esensial bagi kelangsungan pembangunan ekonomi serta sosial di Afghanistan.

Gagnon memperingatkan bahwa pengabaian hak belajar perempuan akan memicu dampak negatif lintas generasi.

Kalangan pejabat internasional terus menyuarakan kekhawatiran atas masa depan tenaga ahli terampil di negara tersebut.

Kebijakan pembatasan berisiko membuat Afghanistan kehilangan satu generasi perempuan yang siap bekerja di berbagai sektor penting.