Partai Solidaritas Indonesia memberikan tanggapan terkait polemik ijazah dan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Respons tersebut muncul setelah pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengangkat isu tersebut ke ruang publik.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia Dedy Nur Palakka menilai politikus muda tersebut tidak memerlukan pengakuan personal dari pihak mana pun.

Dedy menegaskan status pejabat publik tidak ditentukan melalui pengakuan individu atau kompetisi untuk mencari dokumen tertentu.

Ia menyebutkan bahwa Gibran Rakabuming merupakan produk langsung dari sistem presidensialisme yang berlaku di Republik Indonesia.

Menurut Dedy, proses pencalonan wakil presiden tersebut telah melewati tahapan kelembagaan yang sah dan berlaku.

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan calon yang memenuhi seluruh persyaratan administratif pencalonan.

Selain itu, persoalan pencalonan tersebut juga telah masuk ke ranah hukum dan melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.

Rangkaian proses kelembagaan itu menunjukkan legitimasi politik yang kuat dari Gibran Rakabuming di pemerintahan.

Mandat politik tersebut berasal dari mekanisme pemilihan umum yang diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dedy mempertanyakan relevansi sayembara dan usul pemakzulan yang ditawarkan Denny Indrayana kepada publik.

Ia menilai model sayembara semacam itu tidak memiliki posisi yang sah dalam mekanisme negara hukum.

Pendekatan tersebut dinilai lebih menyerupai sistem kerajaan ketika pengakuan personal digunakan sebagai ukuran legitimasi.

Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi ditentukan melalui mekanisme hukum dan pemilu yang transparan.

Sebelumnya, Denny Indrayana sempat membuka sayembara berhadiah uang tunai bagi pihak yang bisa menunjukkan ijazah sekolah menengah pertama.

Hadiah sayembara tersebut awalnya direncanakan bernilai lebih tinggi sebelum akhirnya dikurangi berdasarkan masukan keluarga.