Regulasi tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Undang-undang itu mengatur mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.

Perubahan pola kepemilikan ini menjadi salah satu langkah yang sudah ditunggu pelaku pasar.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola lembaga bursa.

Kepemilikan bursa tidak lagi terbatas kepada anggota bursa setelah demutualisasi berjalan.

Porsi kepemilikan dapat dimiliki oleh individu maupun berbagai badan hukum.

Badan hukum tersebut mencakup Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga Danantara.

Perubahan pemegang saham dipastikan tidak boleh mengganggu independensi lembaga bursa.

Prinsip independensi tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini.