Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan dukungan penuh Kementerian Dalam Negeri terhadap penguatan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.

Menurut Bima, langkah penguatan ini dirancang agar penanganan setiap kasus tidak lagi bergantung pada inisiatif personal saja.

Sistem tersebut harus dapat berjalan secara terintegrasi serta berkelanjutan demi merespons persoalan perlindungan anak dan perempuan.

Pernyataan itu disampaikan Bima dalam acara rapat koordinasi implementasi program percontohan di Jakarta pada Senin, 10 Agu 2026.

Ia menilai sistem baru ini memiliki kekuatan yang memaksa untuk memprioritaskan penyelesaian kasus kekerasan secara sistematis.

Pemerintah daerah sendiri telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah dengan mendorong pembentukan UPTD PPA di berbagai wilayah.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih kerap ditemukan dalam memastikan efektivitas serta keberlanjutan sistem penanganan di lapangan.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan di daerah perlu disandingkan dengan ketersediaan sumber daya manusia serta pembiayaan yang memadai.

Kementerian Dalam Negeri mengambil peran penting dalam memberikan pembinaan, supervisi, serta memastikan aspek penganggaran di daerah.

Langkah supervisi ini juga mencakup pengecekan langsung apakah program perlindungan tersebut sudah mendapatkan alokasi dana yang tepat.

Apabila program serupa akan direplikasi, Bima menyebutkan perlunya kajian mendalam yang menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah.

Kesiapan regulasi serta kemampuan pembiayaan daerah melalui APBD menjadi faktor krusial yang harus diperhitungkan secara matang.