PT Bursa Efek Indonesia diproyeksikan memiliki peluang untuk membagikan dividen kepada pemegang saham.

Langkah tersebut dapat terlaksana setelah proses demutualisasi resmi diterapkan di lembaga bursa.

Otoritas Jasa Keuangan saat ini sedang menyusun regulasi khusus untuk mengatur tata cara pembagian tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan penjelasan ini.

Ia menyatakan bahwa perubahan struktur bursa melalui demutualisasi memberikan kemungkinan tersebut.

Landasan hukum terkait rencana ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Mekanisme Dividen dan Ketentuan Cadangan Dana

Kebijakan pembagian dividen tersebut tidak akan dilakukan secara bebas oleh pihak pengelola bursa.

Lembaga bursa tetap wajib memperhitungkan kebutuhan pendanaan guna menjaga kelancaran operasional.

Selain itu, dana tersebut juga harus mendukung pertumbuhan industri pasar modal di masa mendatang.

Pihak pengawasan menegaskan pentingnya kecukupan dana cadangan sebelum keuntungan dialokasikan.

Ketersediaan dana ini diperlukan untuk memenuhi berbagai rencana pengembangan yang sudah dirancang.

Otoritas Jasa Keuangan kini berada pada tahap akhir penyelesaian rancangan aturan demutualisasi.

Rancangan aturan itu nantinya akan dibuka untuk publik guna mendapatkan tanggapan dari pelaku industri.

Dokumen tersebut dapat diakses secara terbuka melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan.

Penerbitan regulasi baru ini ditargetkan dapat terlaksana pada kuartal III 2026.

Perubahan Pola Kepemilikan dan Independensi Bursa

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi memberikan penjelasan terpisah.

Ia menyebutkan bahwa demutualisasi merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.