Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional bersiap menguji coba layanan balik nama sertifikat tanah secara lebih cepat.

Proses peralihan hak atas tanah tersebut ditargetkan dapat selesai maksimal dalam waktu 10 hari kerja.

Rencana uji coba ini dijadwalkan mulai bergulir secara resmi pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang.

Pelaksanaan uji coba tersebut akan berlangsung di 15 kantor pertanahan selama kurun waktu tiga bulan penuh.

Rincian Target Waktu Setiap Tahapan Proses Pertanahan

Target 10 hari kerja merupakan akumulasi dari beberapa tahapan yang wajib dilalui pemohon dalam mengurus peralihan hak.

Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh pemerintah daerah ditargetkan berlangsung selama tiga hari.

Pembuatan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah ditargetkan selesai dikerjakan dalam waktu dua hari.

Tahapan administrasi akhir di kantor pertanahan kemudian ditargetkan rampung secara keseluruhan dalam lima hari.

Pembagian waktu tersebut dirancang agar keseluruhan proses balik nama tidak melebihi batas 10 hari kerja.

Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan target itu mulai diterapkan lewat proyek percontohan di 15 kantor.

Sistem baru ini juga dirancang untuk melacak sumber keterlambatan apabila target waktu yang ditetapkan tidak tercapai.

Setiap hambatan dapat diidentifikasi secara langsung, termasuk masalah kekurangan petugas atau kendala teknis lainnya.

Penerapan target waktu ini menjadi bagian dari upaya membangun pola kerja terukur dan akuntabel dalam pelayanan.

Kantor pertanahan yang terlibat meliputi Kota Surabaya I, Kabupaten Malang, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Buleleng.

Wilayah lain yang turut serta adalah Kota Samarinda, Kota Pontianak, Kota Makassar, serta Kota Semarang.

Lokasi uji coba juga mencakup Kota Tangerang Selatan, Kota Batam, dan Kabupaten Semarang.

Empat kantor administrasi di DKI Jakarta turut dilibatkan meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.

Setelah masa uji coba tuntas, kementerian akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan layanan tersebut.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi landasan utama sebelum layanan diperluas secara bertahap ke kantor pertanahan lainnya.