Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan proses peralihan hak atas tanah di Jakarta diselesaikan paling lama dalam 10 hari kerja.

Target tersebut dapat tercapai melalui skema Peralihan Hak Terintegrasi atau PERINTIS yang melibatkan sinergi lintas instansi.

Badan Pendapatan Daerah bersama PPAT dan Badan Pertanahan Nasional didorong memastikan pelaksanaan skema ini berjalan secara efektif.

Hal itu disampaikan Gubernur dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-39 IPPAT Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota.

Pelayanan pertanahan kini diperkuat melalui PERINTIS 10 Hari dengan tahapan verifikasi BPHTB oleh pemerintah daerah selama tiga hari kerja.

Pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT membutuhkan waktu dua hari kerja, sementara pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan memakan waktu lima hari kerja.

Integrasi data dan sistem harus diperkuat agar berbagai kendala administrasi maupun perbedaan data perpajakan dapat segera diselesaikan.

Kontribusi sektor pertanahan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui BPHTB dinilai cukup signifikan bagi keuangan daerah.

Realisasi BPHTB pada tahun 2025 tercatat mencapai sekitar Rp6,01 triliun dan berlanjut pada periode berikutnya.

Penyederhanaan proses layanan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan serta kepastian hukum bagi masyarakat.