Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah merampungkan sinkronisasi aturan terkait perlindungan bagi pengemudi ojek online.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa ketentuan baru itu akan dirilis resmi oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Regulasi ini mencakup pengaturan tarif pengangkutan orang serta ketentuan untuk pengiriman barang dan makanan.

Selain itu, Perpres ini juga membagi peran sejumlah kementerian teknis yang terlibat dalam pengawasan.

Kementerian Perhubungan bertugas menangani urusan angkutan orang beserta penetapan tarif resminya.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital memegang kendali atas layanan pengiriman barang dan makanan.

Pembinaan terhadap para pengemudi dan pelaku usaha ojek online akan berada di bawah tanggung jawab Kementerian UMKM.

Tiga kementerian tersebut sepakat membentuk forum komunikasi serta sekretariat bersama untuk memastikan koordinasi berjalan lancar.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman akan memimpin sekretariat bersama tersebut demi kelancaran pelaksanaan aturan.

Sinkronisasi dan harmonisasi aturan ini dilakukan setelah DPR bersama pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi dari para pelaku ojek online.

Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum serta perlindungan yang lebih optimal bagi pekerja transportasi berbasis aplikasi di tanah air.