Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya pemeriksaan terhadap pegawai internal terkait dugaan kebocoran dokumen dalam penanganan kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein Bagus membenarkan kegiatan yang dilakukan Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap pegawai tersebut.

"Bahwa memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas," kata Taufik kepada wartawan, Senin (16/11) malam.

Namun, Taufik tidak merinci berapa jumlah pegawai yang diperiksa dalam dugaan kebocoran dokumen itu.

Ia menyatakan pihaknya menghargai dan menghormati langkah Inspektorat serta Dewas.

Menurutnya, kegiatan itu untuk verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi yang ditemukan saat penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN.

Delapan Tersangka dan Proses Hukum

Taufik menegaskan penanganan kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN terus berproses.

Penyidik disebut melakukan pemeriksaan terhadap para kepala kantor pertanahan di lingkungan ATR/BPN.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya.

Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.