Koalisi Buruh Bantah Klaim Penasihat Khusus Presiden Soal Demo
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia memberikan bantahan tegas terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.
Pernyataan tersebut sebelumnya menyebutkan bahwa tidak akan ada aksi demonstrasi buruh yang berlangsung pada rentang bulan Agustus hingga September 2026.
Perwakilan koalisi yang juga memegang posisi sebagai Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa Said Iqbal sama sekali tidak mewakili kelompok mereka.
Sikap tersebut disampaikan oleh Andi Gani seusai melaksanakan pertemuan tertutup bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di wilayah Jakarta Selatan.
Pertemuan penting itu berlangsung pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2026, untuk membahas berbagai dinamika ketenagakerjaan terkini di Tanah Air.
Menurut Andi Gani, klaim yang disampaikan oleh pihak Said Iqbal tidak bisa merepresentasikan suara maupun sikap dari seluruh gerakan buruh secara nasional.
Dia bahkan mengklaim bahwa mayoritas kekuatan buruh di lapangan, yakni sekitar 90 persen, berada di bawah naungan koalisi besar yang dipimpinnya.
Pihaknya menilai tidak ada pihak penasihat khusus presiden yang memiliki kewenangan untuk mengatur arah gerakan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia.
Berdasarkan catatan internal koalisi, tidak pernah ada pembahasan maupun kesepakatan resmi untuk menghentikan atau meniadakan aksi demonstrasi.
Klaim sepihak yang menjamin ketiadaan demonstrasi pada periode tersebut dinilai justru sangat merugikan posisi dan solidaritas dari koalisi buruh.
Meskipun menolak klaim peniadaan aksi, Andi menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih tetap memprioritaskan jalur dialog untuk menyampaikan aspirasi.
Namun, opsi untuk turun ke jalan menggelar aksi dalam skala besar tetap terbuka jika tuntutan mereka tidak kunjung mendapat penyelesaian konkret.
Andi memastikan bahwa apabila aksi massa pada akhirnya harus digelar, kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara tertib, aman, serta damai.
Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sendiri merupakan hak konstitusional yang telah dijamin secara penuh oleh undang-undang.
Di sisi lain, Said Iqbal sebelumnya menyampaikan bahwa KSPSI dan Partai Buruh menahan diri dari aksi besar karena tuntutan sedang dibahas pemerintah.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






