Pemerintah berencana memperluas basis perpajakan pada tahun 2027 mendatang dengan menyasar kelompok masyarakat tertentu yang belum optimal dalam membayar pajak.

Salah satu target utama dalam kebijakan optimalisasi ini adalah para pemilik rumah atau properti yang menyewakan tempat tinggal sebagai sumber penghasilan tambahan.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menyampaikan penjelasan tersebut secara daring pada hari Kamis.

Menurut Rofyanto, peningkatan penerimaan negara ini ditempuh melalui perluasan basis serta peningkatan kepatuhan tanpa harus menaikkan tarif pajak yang berlaku.

Kepemilikan lebih dari satu rumah dinilai berpotensi besar untuk disewakan atau dikontrakkan kepada pihak lain sehingga menjadi sasaran empuk perluasan.

Kementerian Keuangan juga memperkuat sinergi lintas instansi guna menghimpun data komprehensif demi mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

Sistem administrasi berbasis teknologi bernama Coretax terus disempurnakan agar proses analisis data perpajakan berjalan lebih optimal dan akurat.

Pemanfaatan pencocokan data atau benchmarking dengan indikator ekonomi diharapkan mampu menggali potensi penerimaan yang selama ini belum tersentuh.

Selain sektor perpajakan, pemerintah turut memperbaiki tata kelola penerimaan negara bukan pajak melalui digitalisasi serta penguatan penegakan hukum.

Sistem teknologi tersebut dirancang untuk melakukan pencocokan data wajib pajak secara menyeluruh dengan berbagai indikator perekonomian yang ada.

Di samping sektor perpajakan, pemerintah turut mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak lewat penguatan tata kelola serta peningkatan layanan kementerian dan lembaga terkait.