Selain itu, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing bersama Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan turut terseret.

Berdasarkan temuan penyidik, program MBG seharusnya dikelola yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi yang terafiliasi langsung dengan sekolah penerima manfaat.

Namun dalam praktiknya, penunjukan SPPG justru diarahkan kepada pihak yang memiliki kedekatan khusus dengan para petinggi BGN.

Padahal, banyak yayasan yang ditunjuk tersebut sebenarnya sama sekali tidak memenuhi persyaratan administratif untuk bertindak sebagai mitra resmi.

Penyidik mendapati adanya indikasi penggelembungan atau mark up harga dalam pengadaan barang yang memicu kerugian negara.

Modus penyimpangan ini mencakup pengadaan ribuan unit motor listrik, pasang sepatu, perangkat tablet, hingga televisi layar lebar.