Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat tantangan serius terkait komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Politikus tersebut diminta agar tidak hanya menyoroti kasus-kasus pelanggaran kecil yang melibatkan masyarakat bawah.

Pengamat Politik Heru Subagia menilai publik ingin melihat keberanian nyata dalam menghadapi kejahatan korupsi kelas berat.

Masyarakat menantikan sikap tegas terhadap pejabat hingga aparat penegak hukum yang terseret dalam pusaran kasus korupsi.

Secara konstitusional, posisi gubernur bukan merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan langsung menangani perkara.

Namun, kepala daerah dengan pengaruh politik besar dinilai bisa menarik perhatian publik melalui setiap kebijakan sikapnya.

Langkah penindakan yang dilakukan dikhawatirkan hanya menjadi propaganda politik belaka tanpa adanya tindakan nyata.

Dedi Mulyadi disarankan agar berani mengeluarkan terobosan berupa sayembara untuk menangkap koruptor kelas kakap.

Gagasan tersebut diusulkan agar langkah pemberantasan korupsi tidak dinilai publik sebagai bentuk pencitraan sesat.

Heru menegaskan bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru beberapa kali terseret dalam pusaran kasus hukum.

Situasi tersebut membuat masyarakat menagih nyali serta pembuktian nyata dari sang kepala daerah.

Ia mengingatkan agar Dedi tidak lagi menerapkan narasi penindakan kelas ayam sayur yang berisiko dinilai publik sebagai bentuk doktrin atau pencitraan sesat apabila tidak berani mengambil sikap tegas terhadap korupsi kelas atas.