Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menepis rumor bahwa pemerintah berencana menghapus ketentuan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Batasan defisit anggaran tersebut tetap dipatok sebesar 3 persen dari produk domestik bruto sesuai aturan yang berlaku.

Ia memastikan Presiden Prabowo Subianto memegang teguh komitmen untuk menjalankan pengelolaan fiskal dengan prinsip kehati-hatian.

Penegasan itu disampaikan langsung oleh Purbaya dalam acara media briefing yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa asumsi defisit dalam Rancangan APBN 2027 dipastikan tidak akan melampaui ambang batas 3 persen terhadap PDB.

Aturan mengenai batasan itu sudah termaktub secara jelas di dalam Undang-Undang Keuangan Negara sehingga tidak bisa diubah lewat Nota Keuangan.

Dokumen Nota Keuangan sendiri hanya berfungsi menjabarkan pelaksanaan APBN berdasarkan undang-undang yang ada.

Klarifikasi ini sekaligus menjawab kabar yang beredar luas di publik mengenai rencana penghapusan batas defisit pada pertengahan Agustus mendatang.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi APBN hingga semester I 2026 mengalami defisit sebesar Rp196,5 triliun.

Angka defisit tersebut setara dengan 0,76 persen terhadap PDB dalam kurun waktu yang sama.

Kondisi itu terjadi karena realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun dan masih melampaui pendapatan negara.

Pendapatan negara tercatat berada di angka Rp1.459,4 triliun pada penutupan semester pertama tahun ini.

Kendati demikian, kinerja fiskal selama paruh pertama tahun ini dinilai menunjukkan tren yang terus menguat.

Peningkatan pendapatan negara terlihat dari capaian akhir Maret yang merangkak naik hingga akhir Juni lalu.