Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang memuat aturan larangan perdagangan daging anjing.

Langkah tersebut disepakati bersama DPRD DIY melalui pengesahan Raperda Tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Berbasis Hewani.

Langkah Preventif Penularan Penyakit Zoonosis

Ketua Pansus Sri Muslimatun menyatakan aturan ini melarang perdagangan Hewan Penular Rabies untuk tujuan konsumsi pangan.

Kebijakan tersebut mencakup pelarangan perdagangan anjing, kucing, kera, kelelawar, hingga musang.

Regulasi ini dihadirkan sebagai langkah preventif untuk melindungi kesehatan masyarakat dari potensi ancaman penyakit zoonosis.

Pihak legislatif sebelumnya menerima laporan dari komunitas pemerhati hewan mengenai aktivitas pembunuhan anjing dalam jumlah besar setiap harinya di wilayah DIY.

Pemerintah daerah diinstruksikan segera membentuk satuan tugas melalui Peraturan Gubernur untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menyampaikan bahwa regulasi anyar ini memperkuat sistem keamanan pangan dari hulu hingga hilir.

Pemerintah daerah berharap aturan baru ini mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan optimal bagi konsumen.

Penguatan Pengawasan Lewat Pendekatan Lintas Sektor

Penyusunan aturan ini turut melibatkan konsultasi bersama Kementerian Pertanian RI guna mencermati setiap muatan substansial di dalamnya.

Penyelenggaraan keamanan pangan di tengah kompleksitas rantai pasok menuntut kewaspadaan serta penanganan yang terpadu melalui pendekatan lintas sektor.

Pemerintah daerah meyakini sinergi seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing produk daerah.

Regulasi ini juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara berkelanjutan.