Badan Gizi Nasional memberikan tenggat waktu yang ketat bagi seluruh pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis.

Batas waktu pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ditetapkan paling lambat hingga tanggal 10 Agustus.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa dapur yang nekat beroperasi tanpa dokumen tersebut akan menghadapi penutupan permanen.

Pernyataan tegas ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Kementerian Kesehatan.

Ia menyatakan bahwa lembaga tidak memberikan toleransi bagi dapur yang mengabaikan standar kesehatan pangan.

Sertifikat tersebut dinilai sebagai syarat mutlak operasional dan bukan sekadar urusan administratif belaka.

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi diterbitkan oleh pihak pemerintah daerah setelah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan.

Tahapan tersebut mencakup pendaftaran, pelatihan keamanan pangan, hingga inspeksi kesehatan serta verifikasi laboratorium.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi sudah mengantongi sertifikat tersebut pada Agustus.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 15 April, tercatat sebanyak 13.576 satuan pelayanan telah memiliki dokumen resmi tersebut.

Jumlah tersebut merepresentasikan sekitar 52,37 persen dari total keseluruhan unit yang beroperasi di lapangan.

Capaian itu setara dengan 81,39 persen jika dihitung berdasarkan satuan yang sudah mengajukan permohonan resmi.

Meski demikian, pihak Badan Gizi Nasional belum mempublikasikan data terbaru menjelang tenggat waktu yang ditentukan.