Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram memutuskan membebaskan Hamdan Kasim dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum.

Politisi yang menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut sebelumnya harus menghadapi proses hukum dalam perkara gratifikasi.

Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Dewi Santini di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pemberian uang kepada tiga anggota DPRD NTB lainnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menggugurkan poin-poin dakwaan yang sebelumnya dilayangkan oleh pihak jaksa penuntut umum di persidangan.

Hakim juga memerintahkan agar jaksa penuntut umum segera memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Selain membebaskan terdakwa, majelis hakim menetapkan status barang bukti berupa uang tunai senilai Rp450 juta yang sebelumnya telah disita.

Uang ratusan juta rupiah tersebut diketahui berasal dari penyerahan anggota lainnya seperti Harwoto, Lalu Irwan Satriadi, dan Nurdin Marjuni.

Berdasarkan penetapan hakim, seluruh barang bukti uang tunai itu kini harus dikembalikan kepada pihak-pihak yang menyerahkannya.

Sebelum putusan bebas ini dijatuhkan, jaksa penuntut umum sempat melayangkan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Tidak hanya tuntutan penjara, pihak penuntut umum juga meminta hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini perbuatan legislator tersebut terbukti memenuhi unsur pemberian uang sesuai aturan hukum yang berlaku.

Namun, majelis hakim berpandangan lain setelah memeriksa seluruh fakta persidangan dan menjatuhkan vonis bebas murni kepada terdakwa.