Badan Perfilman Indonesia (BPI) menyatakan revisi Undang-Undang Perfilman yang tengah disusun bersama Kementerian Kebudayaan akan mencakup kerangka perlindungan bagi sumber daya manusia (SDM) di industri film.

Ketua BPI 2026-2030, Fauzan Zidni, mengatakan aturan ini hanya akan mengatur kewajiban dasar dalam hubungan kerja antara rumah produksi dan pekerja film.

Meski begitu, RUU tersebut tidak akan mengatur standar honor yang kerap menjadi isu kesejahteraan kru film.

Fokus pada Kerangka, Bukan Detail Teknis

"Saya pikir kita ingin membuat Undang-Undang yang bisa berlaku 40-50 tahun ke depan ya. Jadi Undang-Undang tidak mengatur secara rigid," kata Fauzan kepada CNNIndonesia.

com.

Ia menambahkan bahwa UU akan memberi ruang bagi sektor usaha dan profesi untuk bernegosiasi mengenai hal-hal teknis.

"Undang-Undang bisa memberikan framework bahwa ada hal-hal yang perlu diperkuat, misalnya soal pendidikan, peningkatan kompetensi, dan hal mendasar yang perlu diproteksi," lanjutnya.

Pemerintah juga telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk berbagai profesi perfilman, seperti penyutradaraan, pemeranan, dan tata artistik.

Standar tersebut mengatur kompetensi kerja yang harus dimiliki setiap profesi, bukan besaran gaji atau honor.

Perlindungan Pekerja Anak

Melalui revisi UU Perfilman, BPI mengusulkan penguatan aspek perlindungan SDM agar pekerja film tidak hanya dituntut memenuhi kompetensi, tetapi juga mendapat perlindungan dalam menjalankan profesinya.

Fauzan menegaskan revisi ini juga akan memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk pekerja anak di industri film.

"Misalnya juga untuk pekerja anak seperti itu, itu akan diperkuat (aktor film anak). Itu akan diperkuat di Undang-Undang.