Tapi secara garis besar memang Undang-Undang hanya memberikan framework saja," jelasnya.

Ia mencontohkan, kerangka perlindungan SDM akan memastikan adanya kesepakatan dasar antara pemberi kerja dan pekerja.

"Ketika kita men-hire pekerja atau ketika kita bekerja sama ada hal-hal mendasar yang perlu disepakati, perlu dipenuhi oleh pemberi kerja.

Itu yang kita atur," kata Fauzan.

Sementara itu, hal-hal teknis lainnya akan diserahkan kepada mekanisme pasar. "Untuk hal-hal lainnya ya biar market yang menentukan," ujarnya.

Proses Revisi UU Perfilman

Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman saat ini tengah dibahas bersama Kementerian Kebudayaan.

Fauzan memperkirakan draf awal revisi akan rampung dalam waktu dekat sebelum diajukan ke DPR.

UU Perfilman pertama kali disahkan pada Maret 1992 melalui UU Nomor 8 Tahun 1992, kemudian digantikan oleh UU Nomor 33 Tahun 2009 pada Oktober 2009.

Dorongan resmi untuk revisi kembali diumumkan intensif oleh Kementerian Kebudayaan pada Oktober 2025, dengan pertimbangan perkembangan teknologi, digital, dan kecerdasan buatan.

Proses penyusunan naskah akademik, draf RUU, dan pokja bersama BPI, LSF, serta Kemenko PMK dilakukan intensif sejak awal 2026.