Keberlanjutan pasar film domestik dipandang perlu menjadi fokus utama dalam pembahasan revisi Undang-undang Perfilman Indonesia.

Kementerian Kebudayaan kini sedang menggodok aturan tersebut bersama Badan Perfilman Indonesia dan berbagai pihak terkait.

Pemerataan Bioskop dan Aturan Layar

Pengamat budaya populer Hikmat Darmawan menilai penguatan pasar domestik jauh lebih penting daripada memaksakan karya lokal ke mancanegara.

Pasar film dalam negeri sedang dalam kondisi baik karena lebih dari 60 persen penonton dikuasai oleh karya lokal.

Langkah awal yang diperlukan adalah memperbanyak jumlah layar bioskop di berbagai wilayah.

Dominasi model distribusi serta bioskop tertentu juga perlu dikurangi agar tercipta kompetisi yang sehat.

Revisi undang-undang ini diharapkan mampu memastikan film lokal tidak langsung terlempar dari bioskop kurang dari empat hari.

Antrean Slot Tayang

Banyak karya lokal harus menunggu hingga bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan antrean slot penayangan di bioskop.

Kondisi tersebut dinilai memberatkan investor karena ketidakpastian jadwal yang terlalu lama.

Masa tayang minimal sepuluh hari diusulkan agar film tidak langsung terjungkal pada hari pertama.

Pemerintah bersama Kementerian Kebudayaan sebelumnya juga menyoroti pentingnya pengaturan window time.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan kesiapannya mendukung regulasi hak eksklusif penayangan di bioskop.

Rencana Pemerintah

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan kesiapan mendukung regulasi hak eksklusif penayangan film di bioskop selama empat bulan.

Pengaturan masa tayang atau window time sebelum film beralih ke platform digital dinilai perlu dirumuskan secara tepat agar tidak melemahkan industri bioskop.

Formulasi kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem perfilman nasional yang berkelanjutan ke depan.