Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa 79 pemerintah daerah (pemda) membutuhkan dana tambahan hingga Rp3,7 triliun untuk menutup pos belanja pegawai.

Angka tersebut merujuk pada data pemda yang memerlukan top up Transfer ke Daerah (TKD). Tito menyebut kebutuhan itu hanya untuk belanja pegawai saja.

"Jadi kalau belanja pegawainya saja 79 itu kalau enggak salah hampir Rp3,5 triliun gitu," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/8).

Jika ditambah dengan pos belanja lainnya, total kebutuhan diperkirakan mencapai hampir Rp14 triliun. Namun, Kementerian Keuangan menghitung angkanya bisa mendekati Rp20 triliun.

Tito mengonfirmasi bahwa sedikitnya 79 daerah di Indonesia mengalami kesulitan fiskal untuk membayar gaji pegawai, terutama setelah adanya penambahan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia juga meluruskan disinformasi yang beredar mengenai penolakan tambahan dana dari pemerintah pusat. Tito menegaskan Kemendagri tidak menghalangi alokasi tambahan anggaran.

Sebaliknya, Kemendagri menerapkan tiga langkah terstruktur agar penyaluran bantuan fiskal tepat sasaran. Salah satunya dengan menurunkan tim untuk membedah anggaran daerah.

"Oke, kita turun tim. Begitu kita bedah, ternyata banyak yang enggak efisien.

Harwatnya terlalu banyak, meeting-lah, kemudian terlalu banyak kegiatan-kegiatan apa, perjalanan dinas, kurangin. Begitu dikurangin, ternyata cukup untuk membayar gaji," ujarnya.

Pada saat yang sama, Kementerian Keuangan mencatat ada 409 daerah yang masih memiliki hak alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) belum terbayarkan.

Perkiraan nilai kebutuhannya mencapai hampir Rp20 triliun.

"Tentu kami di Kemendagri sangat senang. Nggak mungkin saya menghalangi," ujar Tito.