Laporan terbaru dari lembaga internasional menyoroti aspek kepatuhan perpajakan dari sektor korporasi di Indonesia.

Bank Dunia menyampaikan bahwa sekitar satu dari empat perusahaan di Indonesia diduga melakukan praktik penggelapan pajak.

Angka tersebut terungkap melalui survei eksperimental yang dirancang untuk mengukur tingkat ketidakpatuhan perpajakan.

Dalam dokumen bertajuk Indonesia: Unlocking Businesses' Tax Potential for Growth, prevalensi itu diperkirakan mencapai kisaran 25 persen.

Metode double-list experiment diterapkan guna mendorong para responden memberikan jawaban jujur mengenai isu sensitif tersebut.

Pendekatan itu dipilih karena kalangan korporasi umumnya enggan mengakui pelanggaran pajak apabila ditanya secara langsung.

Hasil kajian memperlihatkan tingkat dugaan penggelapan pajak bervariasi menurut karakteristik dari masing-masing kelompok usaha.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan pembayaran kewajiban fiskal belum merata di seluruh sektor bisnis.

Bank Dunia menilai tantangan penerimaan pendapatan negara tidak hanya bersumber dari aturan perpajakan.

Aspek kepatuhan dari para wajib pajak juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perolehan fiskal secara keseluruhan.

Pihak lembaga keuangan global tersebut merekomendasikan adanya langkah penguatan pada sistem administrasi perpajakan.

Modernisasi administrasi perpajakan dinilai penting untuk memperbaiki tingkat kepatuhan badan usaha di dalam negeri.

Digitalisasi layanan perpajakan juga disarankan guna mempersempit ruang pelaporan pajak yang tidak sesuai ketentuan.