Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami transaksi jual beli tanah yang melibatkan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Anwar Sadad.

Pemeriksaan terhadap saksi dari unsur swasta dilakukan guna mengusut aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah.

Dana hibah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Kelompok Masyarakat.

Pemeriksaan Saksi dan Status Hukum

Penyidik meminta keterangan dari seorang saksi swasta bernama Achmad Hadi Fauzan dalam pemeriksaan yang berlangsung pada hari Selasa.

Keterangan tersebut dibutuhkan untuk menelusuri dugaan kepemilikan aset berupa tanah yang berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.

Anwar Sadad sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah namun belum dilakukan penahanan lanjutan.

Tindak pidana rasuah itu diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

Aliran Suap dan Penyitaan Aset

Anwar Sadad diduga menerima suap sejumlah Rp1,5 miliar serta satu kilogram emas terkait pengurusan alokasi dana hibah.

Pemberian tersebut disinyalir berasal dari pihak swasta yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur bernama Moch Mahrus.

Selain uang dan emas, pemberi suap juga membiayai pelunasan satu unit rumah serta pendirian usaha di wilayah Surabaya.

Penyidik juga telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadad dan stafnya dengan estimasi nilai mencapai sekitar Rp22 miliar.