Korps Lalu Lintas Polri secara tegas menyatakan bahwa informasi mengenai aturan baru lalu lintas di media sosial adalah berita bohong.

Pesan berantai tersebut mengeklaim adanya usulan penerapan kembali tilang manual secara menyeluruh serta lonjakan denda sebesar 150 persen.

Isu palsu itu juga tampak mencatut nama tokoh nasional demi meyakinkan masyarakat yang menerima informasi tersebut di ruang digital.

Kakorlantas Polri Irjen Wibowo menyampaikan bantahan resmi terkait narasi keliru yang telanjur menyebar luas di tengah masyarakat.

Kebijakan penindakan pelanggaran di jalan raya sampai saat ini masih berfokus penuh pada sistem pengawasan berbasis teknologi.

Pihak kepolisian tetap mengandalkan mekanisme Electronic Traffic Law Enforcement, baik untuk kategori statis maupun kategori mobile.

Polri berkomitmen menjaga objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas hukum dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi canggih tersebut.

Kendati demikian, petugas di lapangan tetap memegang kewenangan melakukan penindakan manual namun dalam situasi yang sangat terbatas.

Kebijakan tersebut bersifat selektif dan situasional, bukan menjadi opsi utama yang menggantikan sistem pengawasan elektronik.

Tindakan manual secara terbatas hanya menyasar pelanggaran kasat mata yang berpotensi memicu fatalitas atau membahayakan.

Sasaran penindakan tersebut meliputi penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, aksi balap liar, serta pengendara melawan arus.

Perilaku berkendara secara ugal-ugalan yang mengancam keselamatan masyarakat luas juga menjadi target penindakan terbatas petugas.

Kehadiran tilang manual hanya berfungsi untuk menjangkau pelanggaran yang tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan elektronik.

Masyarakat diimbau agar selalu waspada dan tidak mudah percaya terhadap berbagai informasi yang sumbernya tidak jelas.

Setiap warga diminta melakukan verifikasi melalui saluran resmi kepolisian seperti NTMC Korlantas sebelum membagikan informasi.