Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut dilakukan guna mencari sejumlah barang bukti tambahan terkait kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing.

Perkara ini juga mencakup dugaan penerimaan gratifikasi sepanjang periode tahun 2022-2026 yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan tim penyidik baru saja merampungkan penggeledahan pada malam hari.

Hingga kini, pihak lembaga antirasuah belum membeberkan secara rinci barang bukti apa saja yang berhasil ditemukan dan disita dari lokasi.

Proses pencarian barang bukti ini merupakan bagian dari rangkaian pengembangan penyidikan yang sedang berjalan secara intensif.

Sebelumnya, penyidik KPK juga telah mendatangi dan menggeledah sejumlah kantor biro jasa serta instansi terkait di wilayah Bali.

Dari penggeledahan sebelumnya di Bali, penyidik berhasil menyita dokumen penting serta sejumlah barang bukti elektronik.

Dalam perkara rasuah di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi ini, KPK telah menetapkan sebanyak delapan orang sebagai tersangka.

Para tersangka tersebut meliputi Silmy Karim serta sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Seluruh tersangka kini telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK untuk proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini terbongkar berkat Operasi Tangkap Tangan yang dilancarkan oleh KPK pada tanggal 2-3 Juni 2026 yang lalu.

Dalam operasi senyap tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dengan nilai total mencapai Rp17,5 miliar.