Asas tersebut seharusnya menjamin penerapan aturan hukum yang paling meringankan atau menguntungkan bagi tersangka apabila terjadi perubahan undang-undang.

Selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti penggunaan konsep trading in influence yang dinilai belum diatur secara jelas sebagai tindak pidana.

Mereka turut mempermasalahkan tidak diuraikannya predicate crime secara spesifik sebagai tindak pidana asal dari dugaan pencucian uang yang disangkakan.

Kedudukan hukum Febrie Adriansyah sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHP juga dinilai belum dijelaskan secara spesifik oleh penyidik.

Pihak kuasa hukum menilai persyaratan formil dalam proses penetapan tersangka tersebut tidak terpenuhi secara sah menurut hukum yang berlaku saat ini.

Poin lain yang dipersoalkan meliputi dugaan penetapan tersangka sebanyak dua kali untuk perkara yang sama serta kewenangan pejabat yang menandatangani surat.

Dengan dasar ketidakabsahan surat penetapan tersangka tersebut, tim hukum menegaskan bahwa tindakan penahanan terhadap klien mereka juga menjadi tidak sah.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka pencucian uang menyusul temuan uang tunai dan emas batangan di rumah Sentul.

Penyidik juga menetapkan pihak swasta bernama Nurman Herin serta pengacara Don Ritto sebagai tersangka karena diduga turut serta dalam kasus pencucian uang.