Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan data kependudukan yang akurat menjadi basis utama dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang berlangsung selama tiga hari.

Tito menjelaskan bahwa masalah ketidaktepatan sasaran bansos dapat diatasi melalui integrasi data kependudukan yang sudah terverifikasi.

Sistem tersebut mampu membaca secara lebih akurat siapa saja warga yang benar-benar layak menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Pemutakhiran data difokuskan kepada kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 sebagai prioritas penerima.

Pemanfaatan data biometrik juga diterapkan untuk meningkatkan akurasi penetapan penerima manfaat serta meminimalkan kesalahan penyaluran.

Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas nasional dalam perluasan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar memimpin kick-off meeting digitalisasi bansos bersama jajaran pemerintah daerah setempat.

Nuh mengingatkan para agen pendamping agar memastikan setiap data yang dihimpun dari warga akurat dan telah divalidasi.

Nomor Induk Kependudukan yang dipadukan dengan verifikasi biometrik memungkinkan validasi penerima dilakukan secara presisi.

Langkah ini bertujuan untuk menekan potensi data ganda, identitas fiktif, serta penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Dukcapil menyerahkan perangkat VSAT Starlink serta akses Dashboard SIAK kepada Pemkab Biak Numfor.