Komisi II DPR mengaku masih mengatur waktu yang tepat untuk melaksanakan agenda safari politik.

Kunjungan tersebut ditujukan khusus kepada partai-partai politik nonparlemen.

Agenda penting itu dilakukan dalam rangka membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rencana safari politik ini dijadwalkan berlangsung selama masa reses DPR hingga pertengahan Agustus.

Hal tersebut telah dikonfirmasi secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong.

Bahtra menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu arahan resmi dari pimpinan DPR.

Sejumlah komisi di parlemen memang tetap menggelar rapat meski sedang memasuki masa reses.

Politikus Partai Gerindra tersebut menyatakan kepastian waktu kunjungan sangat bergantung pada situasi.

Pihaknya berencana melakukan konsultasi lanjutan kepada pimpinan DPR jika situasi memungkinkan.

Meski demikian, Bahtra belum dapat memastikan secara rinci tanggal pelaksanaan kegiatan itu.

Ia bahkan membuka kemungkinan agenda safari baru terlaksana setelah masa reses atau sidang tahunan MPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyebut penugasan safari ini diberikan kepada Komisi II.

Selain partai nonparlemen, safari juga akan menyasar sejumlah organisasi pemerhati pemilu.

Langkah preventif ini diambil agar aturan pemilu ke depan terhindar dari gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR menjelaskan bahwa rangkaian kunjungan ini bertujuan mencegah munculnya gugatan uji materi berulang di Mahkamah Konstitusi.

Pihaknya berupaya menghasilkan produk hukum yang kuat sehingga tidak lagi menimbulkan kebingungan akibat putusan yang saling berbeda.