Seluruh agen pendamping diingatkan agar memastikan setiap data yang dihimpun akurat, mutakhir, dan telah melalui proses validasi.

Nomor Induk Kependudukan yang dipadukan dengan verifikasi biometrik memungkinkan validasi penerima manfaat dilakukan secara presisi.

Langkah tersebut mampu meminimalkan data ganda, identitas fiktif, maupun penerima yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria.

Ditjen Dukcapil akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui penyediaan data yang aman dan pendampingan teknis.

Pemanfaatan Dashboard Sistem Informasi Administrasi Kependudukan digunakan untuk mendukung pemutakhiran data secara berkelanjutan.

Digitalisasi bansos membangun ekosistem pelayanan publik yang berbasis satu data kependudukan.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Dukcapil bersama pemerintah daerah menyelenggarakan kelas teknis bagi aparatur dinas terkait.

Puluhan peserta ditetapkan sebagai agen digitalisasi bansos dan memperoleh pendampingan langsung pengoperasian aplikasi.

Ditjen Dukcapil juga menyerahkan perangkat VSAT Starlink, data by name by address terenkripsi, serta akses Dashboard SIAK.