Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan anyar yang memangkas waktu tunggu pembaruan data debitur.

Status kredit atau pembiayaan yang sudah lunas kini wajib masuk ke dalam sistem paling lambat tiga hari kerja.

Ketentuan tersebut dijadwalkan mulai berlaku secara resmi terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026 mendatang.

Melalui kebijakan ini, masyarakat yang telah menyelesaikan kewajibannya tidak perlu menghadapi penantian panjang.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan penjelasan terkait langkah pembaruan tersebut.

Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya regulator dalam memperkuat infrastruktur informasi perkreditan.

Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas data debitur di seluruh lembaga keuangan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan nantinya harus mengoptimalkan sistem guna memenuhi tenggat waktu tiga hari kerja.

Bersamaan dengan aturan tersebut, OJK juga menerapkan ketentuan ambang batas informasi debitur.

Ketentuan ambang batas atau threshold itu berlaku khusus untuk pinjaman dengan nominal di atas Rp1 juta.

Penerapan ambang batas ini berjalan serentak bersamaan dengan implementasi percepatan pembaruan SLIK.

Friderica menilai perbaikan kualitas informasi debitur memiliki arti penting bagi sektor pembiayaan.

Langkah tersebut diyakini mampu mendukung penyaluran kredit yang sehat kepada masyarakat luas.

Fokus penyaluran kredit yang sehat terutama diarahkan kepada sektor produktif seperti UMKM.

Selain sektor usaha mikro, kebijakan ini juga mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat.