Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan data kependudukan yang akurat menjadi fundamen utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor, Papua, selama tiga hari, mulai Jumat (31/7/2026) hingga Minggu (2/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mendagri didampingi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Muhammad Nuh Al Azhar.

Kehadiran keduanya merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Upaya itu juga memperkuat pemanfaatan data biometrik kependudukan sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial.

Saat memberikan arahan di Kompleks Kantor Bupati, Brambaken, Distrik Samofa, Jumat (31/7/2026), Mendagri menegaskan persoalan ketidaktepatan sasaran dapat diatasi.

Integrasi data kependudukan yang akurat dan terverifikasi dinilai mampu membaca siapa yang layak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak.

Pemutakhiran data difokuskan pada masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 sebagai kelompok prioritas.

Biak Numfor merupakan salah satu daerah prioritas nasional dalam perluasan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditargetkan berjalan sebelum pertengahan Agustus 2026.

Mendagri meminta seluruh perangkat daerah, aparat kampung, hingga kader Posyandu berperan aktif mengawal proses pemutakhiran data.

Digitalisasi Bansos dan Penguatan Peran Agen Pendamping

Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar memimpin kick-off meeting digitalisasi bansos bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan agen pendamping yang menjadi ujung tombak pendataan.

Keberhasilan digitalisasi bantuan sosial bergantung pada kualitas data kependudukan yang menjadi fondasinya.