Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan agenda sidang perdana.

Agenda tersebut terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang berlangsung pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Informasi jadwal tersebut dikonfirmasi secara langsung oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra.

Konfirmasi itu disampaikan melalui pesan tertulis kepada awak media pada hari Selasa tanggal 4 Agustus.

Perkara hukum ini menyeret empat orang terdakwa untuk segera mendengarkan dakwaan di hadapan majelis hakim.

Para terdakwa meliputi mantan Menteri Agama RI periode 2019-2024 yaitu Yaqut Cholil Qoumas.

Selain itu terdapat Staf Khusus Yaqut yang bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex.

Dua terdakwa lainnya adalah Direktur Operasional Maktour bernama Ismail Adham.

Serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga menjabat Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Persidangan ini nantinya akan diperiksa dan diadili oleh Ni Kadek Susantiani bertindak sebagai ketua majelis.

Ia didampingi oleh dua anggota majelis hakim yaitu Adek Nurhadi dan Sigit Herman Binaji.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah melimpahkan berkas surat dakwaan para terdakwa ke pengadilan.

Lembaga antirasuah tersebut menerapkan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan pasal itu juga juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam proses penanganan perkara ini.

Jaksa turut menggunakan ketentuan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Seluruh pasal yang didakwakan berkaitan erat dengan dugaan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana.

Berdasarkan perhitungan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI, kasus ini menimbulkan kerugian besar.

Dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tambahan tersebut mencapai angka sejumlah Rp622 miliar.