Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara tegas menyatakan pengajuan Kredit Usaha Rakyat dengan plafon maksimal Rp100 juta bebas dari agunan tambahan.

Pinjaman tersebut tidak dikenakan jaminan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa pengecualian sesuai pedoman pelaksanaan yang berlaku.

Kebijakan ini disampaikan menyusul adanya sejumlah aduan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan di lapangan.

Aduan yang diterima mencakup permintaan agunan tambahan seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau aset pribadi lainnya untuk KUR mikro.

Pihak kementerian turut mengingatkan agar masyarakat menghindari penggunaan jasa perantara serta tidak membayar biaya apa pun saat mengurus pinjaman tersebut.

Aturan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Program pembiayaan murah ini dirancang khusus untuk memperluas akses modal bagi pelaku usaha produktif yang layak tetapi belum menjangkau kredit komersial.

Walau bebas agunan tambahan, KUR mikro tetap mewajibkan adanya agunan pokok berupa usaha atau objek yang dibiayai.

Kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman juga menjadi faktor penentu utama yang wajib dipenuhi oleh setiap calon pemohon.

Agunan tambahan baru akan diberlakukan apabila nilai pinjaman yang diajukan melampaui batas nominal Rp100 juta.

Pengecualian ketentuan agunan tambahan ini juga berlaku bagi petani tebu rakyat dan penerima KUR khusus sektor pertanian.

Masyarakat diimbau agar aktif melaporkan berbagai bentuk dugaan penyimpangan penyaluran kepada instansi berwenang.

Setiap laporan pelanggaran dapat dikirimkan melalui layanan SP4N-LAPOR! ataupun melalui alamat surat elektronik resmi yang disediakan.