Lembaga Penjamin Simpanan mencatat sebanyak 18 Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah masih menjalani proses likuidasi hingga akhir Juni 2026.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyatakan bahwa mayoritas bank yang dilikuidasi tersandung persoalan tata kelola hingga pelanggaran ketentuan perbankan.

Sepanjang semester I 2026, lembaga tersebut telah menuntaskan proses likuidasi terhadap tujuh BPR dan BPRS.

Sementara itu, 18 BPR dan BPRS lainnya masih berada dalam tahap penyelesaian dengan rata-rata waktu likuidasi sekitar 21 bulan.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggito dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada Senin.

Menurutnya, penyebab utama bank-bank tersebut harus direstrukturisasi hingga dilikuidasi adalah lemahnya tata kelola perusahaan.

Selain itu, terdapat faktor konflik internal serta pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang berlaku.

Dari 18 BPR dan BPRS yang masih dalam proses likuidasi hingga Juni, sebanyak delapan bank merupakan entitas yang dicabut izin usahanya sepanjang semester I 2026.

Hingga akhir Juli 2026, jumlah BPR dan BPRS yang telah dicabut izin usahanya bertambah menjadi 10 bank.

Di sisi lain, Anggito memastikan bahwa proses pembayaran klaim simpanan kepada nasabah kini berjalan semakin cepat.

Sekitar 70 persen rekening nasabah telah menerima pembayaran dalam waktu lima hari kerja sejak pencabutan izin usaha.