Jagat media sosial Indonesia kembali diguncang kontroversi. Kali ini, sorotan publik tertuju pada kreator konten Emanuel Bryan yang lebih dikenal dengan nama Ebemartono. Videonya yang merekam seorang usher perempuan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 tanpa izin memicu gelombang kecaman dari warganet hingga akhirnya mendapat respons langsung dari Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
 
Kasus ini bukan sekadar drama viral biasa. Di baliknya, tersimpan persoalan serius terkait perlindungan data pribadi, etika bermedia digital, serta batas-batas kebebasan berekspresi di ruang publik. Berikut ulasan lengkapnya.
 

Kronologi: Konten "Cara Deketin Cewek di Pameran" yang Berujung Petaka

Semua bermula ketika Ebemartono mengunggah sebuah video berjudul "Cara Deketin Cewek di Pameran" di berbagai platform media sosialnya. Dalam video tersebut, ia tampak merekam interaksi dengan seorang usher perempuan yang bertugas di booth pameran GIIAS 2026.
 
Yang menjadi masalah besar, perekaman itu dilakukan tanpa persetujuan dari sang usher. Lebih miris lagi, korban mengaku tidak menyadari dirinya sedang direkam karena salah satu kamera diduga disembunyikan di balik kacamata yang dikenakan Ebemartono. Artinya, seluruh proses perekaman berlangsung secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak yang menjadi objek konten.
 
Video tersebut dengan cepat menyebar luas dan memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak pihak menilai tindakan Ebemartono sebagai bentuk pelecehan terhadap privasi perempuan dan eksploitasi demi mengejar views serta engagement di media sosial.
 

Menkomdigi Meutya Hafid: "Ini Pelanggaran UU PDP dan Etika"

Merespons viralnya kasus ini, Menkomdigi Meutya Hafid akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan resminya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, pada Senin (3/8/2026), Meutya menegaskan bahwa tindakan merekam seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi.
 
"Terkait perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan, kita mendapat banyak masukan dan perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, serta pelanggaran terhadap etika," tegas Meutya di hadapan awak media.
 
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi maraknya praktik perekaman tanpa izin yang semakin marak di era konten digital. Meutya menekankan bahwa popularitas sebuah konten tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak privasi orang lain.