Mengapa Kasus Ebemartono Masuk Kategori Pelanggaran UU PDP?

Bagi sebagian orang, mungkin muncul pertanyaan: bukankah merekam di ruang publik itu hal yang wajar? Menkomdigi dengan tegas membantah anggapan tersebut.
 
Menurut Meutya, banyak masyarakat yang masih keliru memahami batas-batas privasi di ruang publik. Ia menjelaskan bahwa meskipun seseorang berada di area yang terbuka untuk umum, bukan berarti ia kehilangan hak atas citra, identitas, dan data pribadinya.
 
"Jadi, tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan teman-teman yang sedang berolahraga di jalan-jalan raya kemudian direkam tanpa izin," ujar Meutya memberikan analogi yang mudah dipahami.
 
Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan data pribadinya. Data pribadi dalam konteks ini tidak terbatas pada informasi administratif seperti nomor KTP atau alamat rumah saja, melainkan juga mencakup citra visual, suara, dan identitas seseorang yang dapat dikenali dari sebuah rekaman.
 
Ketika seseorang direkam tanpa persetujuan dan rekaman tersebut dipublikasikan untuk kepentingan konten kreator, maka secara hukum telah terjadi pemrosesan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah. Dalam kasus Ebemartono, unsur ini semakin kuat karena korban secara eksplisit menyatakan tidak pernah memberikan izin untuk direkam.
 

Aspek Etika Digital yang Dilanggar

Selain dimensi hukum, Meutya juga menyoroti pelanggaran etika bermedia digital yang dilakukan Ebemartono. Dalam era di mana siapa pun bisa menjadi kreator konten, tanggung jawab moral untuk menghormati sesama seharusnya menjadi prinsip utama.
 
Perekaman diam-diam menggunakan kamera tersembunyi di kacamata dinilai sebagai tindakan yang sangat tidak etis. Praktik ini menghilangkan hak seseorang untuk menolak atau menyetujui penggunaan citranya. Korban tidak memiliki kesempatan untuk memberikan informed consent atau bahkan sekadar menolak direkam.
 
Meutya secara khusus menekankan bahwa perekaman tanpa izin terhadap perempuan dan anak-anak harus dihentikan dengan tindakan serius. "Perekaman tanpa izin khususnya kepada perempuan dan anak-anak harus kita stop dengan tindakan serius di bidang masing-masing," tegasnya.