Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia tahun 2026 secara resmi.

Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2026 bagi seluruh pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Besaran UMP tahun ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Keputusan gubernur di masing-masing provinsi juga menjadi landasan hukum dalam penentuan besaran angka tersebut.

Dasar Hukum dan Pengertian UMP

Standardisasi upah minimum ini ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk melindungi hak pekerja.

Perusahaan wajib memenuhi batas minimum gaji agar hak finansial buruh tetap terlindungi.

Istilah UMR kini sudah digantikan dengan UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten atau kota.

Faktor utama penentuan upah meliputi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, indeks tertentu atau alpha turut mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian.

Daftar Lengkap Besaran UMP 2026

Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki UMP tertinggi di Indonesia dengan nominal Rp5.729.876.

Papua Selatan menyusul dengan besaran mencapai Rp4.508.850 dalam daftar pengupahan.

Sementara itu, Jawa Barat menjadi wilayah dengan UMP terendah di angka Rp2.317.601.

Jawa Tengah berada di posisi berikutnya dengan nominal UMP sebesar Rp2.327.386.

Beberapa wilayah lain mencatatkan kenaikan persentase yang cukup signifikan.

Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebesar 9,07% dalam penetapan terbaru ini.

Sumatera Utara mencatatkan kenaikan sebesar 7,90% dari tahun sebelumnya.

Provinsi Aceh dan Papua Tengah memilih untuk mempertahankan besaran upah tanpa ada kenaikan.

Perusahaan yang mangkir dari aturan ini terancam sanksi berat sesuai undang-undang.