Panitia Khusus 17 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah untuk mengkaji substansi Raperda.

Agenda tersebut berfokus pada pembahasan pembangunan gedung Inspektorat Daerah serta Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.

Pelaksanaan proyek strategis ini direncanakan menggunakan mekanisme penganggaran tahun jamak untuk memastikan efektivitas pembangunan.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 17.

Sejumlah pimpinan dan anggota Pansus turut mendampingi jalannya pembahasan intensif bersama perwakilan biro hukum.

Pihak yang hadir meliputi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Selain itu, perwakilan dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang turut memberikan pandangan teknis.

Dinas Kesehatan, pihak RSUD, Bagian Hukum Setda, hingga Tim Penyusun Naskah Akademik juga mengikuti rapat tersebut.

Pembahasan mendalam dilakukan untuk meneliti dasar hukum pelaksanaan penganggaran tahun jamak atau multiyears.

Pansus juga menyoroti kesiapan perencanaan pembangunan serta mekanisme pembiayaan agar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketua Pansus 17 Maya Himawati menyatakan bahwa proyek ini membutuhkan landasan hukum yang kuat dan akuntabel.

Regulasi tersebut disiapkan agar seluruh tahapan pembangunan memenuhi aspek yuridis, administratif, dan teknis.

Kehadiran gedung Inspektorat yang representatif diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah.

Sementara itu, proyek pembangunan RSUD merupakan wujud komitmen peningkatan kapasitas layanan kesehatan masyarakat.

Berbagai masukan dari pihak provinsi dan tim ahli dihimpun guna menyempurnakan draf regulasi tersebut.

DPRD Kota Bandung menargetkan penyusunan peraturan ini rampung demi mewujudkan tata kelola yang semakin baik.