Pemerintah Amerika Serikat menetapkan kebijakan uang jaminan visa secara permanen bagi sebagian pemohon.

Kebijakan tersebut mewajibkan pemohon tertentu untuk menyetor uang jaminan hingga US$20.000 atau sekitar Rp361,7 juta sebelum dokumen diterbitkan.

Aturan ini secara spesifik menyasar pemohon visa kategori B1 untuk keperluan bisnis serta B2 untuk tujuan wisata.

Keputusan mengenai besaran nominal uang jaminan tersebut akan ditentukan langsung oleh petugas konsuler saat proses permohonan berlangsung.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa langkah ini diambil menyusul keberhasilan program uji coba pada tahun 2025.

Program percontohan sebelumnya menetapkan batas maksimal uang jaminan sebesar US$15.000 dan tidak memberlakukan opsi US$5.000 dalam aturan permanen.

Aturan final tersebut resmi berlaku mulai 3 Agustus bertepatan dengan publikasinya di dalam Federal Register.

Sebanyak 50 negara masuk dalam cakupan kebijakan baru ini dengan mayoritas berasal dari kawasan Afrika, sementara Indonesia tidak tercantum dalam daftar.

Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menekan angka pelanggaran izin tinggal atau visa overstay.

Kendati demikian, sejumlah kelompok pemerhati imigrasi menilai aturan itu berpotensi menghalangi masyarakat yang memiliki agenda perjalanan sah.

Organisasi hak asasi manusia turut mengkritik pengetatan imigrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Kritik tersebut menyebutkan bahwa berbagai pembatasan berisiko melanggar kebebasan berbicara serta memicu praktik racial profiling.

Pemerintahan Trump membela kebijakan tersebut dengan menekankan pentingnya upaya penguatan faktor keamanan nasional.

Selain menaikkan biaya pembuatan visa, pemerintah Amerika Serikat juga menerapkan pemeriksaan aktivitas media sosial bagi pemohon.