Pemerintah federal Amerika Serikat resmi memberlakukan kebijakan deposit visa secara permanen bagi warga negara dari 50 negara di dunia.

Besaran dana jaminan yang ditetapkan mencapai US$20.000 atau sekitar Rp360,5 juta per pemohon.

Pemberitahuan resmi dari Departemen Luar Negeri AS dirilis secara daring dan mulai berlaku pada Agustus 2026.

Aturan deposit tersebut diwajibkan khusus untuk jenis permohonan visa nonimigran B1 dan B2.

Visa jenis tersebut biasanya dikeluarkan untuk keperluan perjalanan bisnis serta kunjungan pariwisata.

Sebagian besar dari 50 negara yang masuk dalam daftar kewajiban tersebut berasal dari wilayah benua Afrika.

Namun, terdapat pula negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan Oseania seperti Kamboja dan Papua Nugini.

Petugas konsuler memiliki kewenangan penuh untuk mewajibkan pelamar memberikan jaminan tersebut sebagai syarat penerbitan visa.

Program ini merupakan kelanjutan dari proyek percontohan yang diluncurkan oleh pemerintah AS pada tahun sebelumnya.

Dalam aturan final ini, pemerintah menghapus opsi minimal US$5.000 dan menetapkan batas jaminan maksimal.

Kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan utama untuk mengurangi tingkat pelanggaran masa berlaku izin tinggal visa.

Presiden AS Donald Trump membela langkah pengetatan ini sebagai upaya penting dalam meningkatkan keamanan nasional.

Di sisi lain, para pendukung hak asasi manusia menilai kebijakan itu dapat menghambat perjalanan yang sah.

Uang jaminan visa dapat dibayarkan secara langsung oleh pemohon maupun melalui bantuan pihak ketiga.

Pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin dapat berasal dari dalam maupun luar negara asal pemohon.

Seluruh transaksi dana jaminan wajib dilakukan menggunakan mata uang dolar AS.

Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa setoran deposit tersebut sama sekali tidak menjamin penerbitan visa.