Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa untuk ikut mengawal upaya pemerintah.

Pengawalan tersebut ditujukan untuk memberantas dugaan mafia beras fortifikasi yang dinilai merugikan masyarakat luas.

Ajakan itu disampaikan Amran saat berdialog dengan berbagai organisasi kepemudaan di kediamannya yang terletak di Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta dukungan generasi muda untuk mengawal proses hukum terhadap penyimpangan tata niaga beras.

"Mau enggak bantu saya gebuk ini? Saya mau gebuk ini dua sampai tiga minggu ke depan," kata Amran, Minggu (2/8).

Menurut Amran, persoalan beras fortifikasi tidak hanya menyangkut tingginya harga pangan di pasaran saat ini.

Persoalan ini juga melibatkan dugaan penyalahgunaan program yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Program tersebut juga diprioritaskan bagi kelompok rentan stunting untuk memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.

Berdasarkan temuan awal pemerintah, terdapat produk beras fortifikasi yang diduga dipasarkan dengan harga jauh di atas kewajaran.

"Fortifikasi itu dibuat untuk masyarakat miskin, untuk membantu mencegah stunting melalui penambahan vitamin dan mineral," ujarnya.

Namun, ia menyoroti produk yang masuk ke pasar dengan harga mencapai Rp42 ribu per kilogram sehingga tidak terjangkau.

Amran mengatakan perhitungan sementara Kementerian Pertanian menunjukkan dugaan penyimpangan ini berpotensi merugikan masyarakat.

Nilai kerugian tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp71 triliun akibat selisih harga jual di pasaran.

Apabila beras medium yang harganya sekitar Rp10 ribu dijual seharga Rp42 ribu, selisihnya diambil dari rakyat.