Penanganan Hukum dan Temuan Satgas Pangan

Amran juga kembali meluruskan pernyataannya mengenai angka Rp2 triliun yang sempat menjadi sorotan publik.

Ia menegaskan angka tersebut bukan merujuk pada keuntungan satu perusahaan penggilingan beras tertentu.

Angka itu merupakan nilai dugaan perampasan hak rakyat akibat praktik perdagangan yang menyesatkan konsumen.

Selain beras fortifikasi, pemerintah juga menemukan indikasi beras premium yang tidak memenuhi standar mutu.

Produk tersebut dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi dari seharusnya kepada masyarakat.

Potensi kerugian dari praktik tidak sesuai standar mutu ini diperkirakan mencapai sekitar Rp98 triliun.

Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri terus memperluas pengawasan peredaran.

Pengawasan dilakukan lewat pengambilan sampel dari berbagai daerah guna menguji kesesuaian mutu dan kandungan gizi.

Hingga kini, Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari 38 perkara dugaan penyimpangan sektor perberasan.

Sejumlah organisasi pemuda yang hadir dalam dialog tersebut menyatakan kesiapan untuk mengawal langkah pemerintah.