Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan peradilan etik.

Mekanisme baru ini dirancang khusus untuk berlaku bagi seluruh penyelenggara negara.

Usulan tersebut dipandang sebagai langkah pencegahan korupsi sejak dini.

Pejabat yang terbukti melanggar etik bisa langsung dijatuhi sanksi.

Hukuman itu dapat diberikan tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang.

Penanganan korupsi di Indonesia dinilai masih terlalu berorientasi pada penindakan.

Banyak kasus rasuah berawal dari pelanggaran etika yang tidak segera ditindak.

Indonesia memang telah memiliki sistem peradilan pidana untuk menangani tindak korupsi.

Namun, belum ada sistem peradilan etik terintegrasi bagi seluruh penyelenggara negara.

Keberadaan lembaga tersebut diyakini mampu mempercepat penanganan konflik kepentingan.

Pejabat yang terbukti melanggar integritas dapat segera dikenai sanksi administratif.

Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan berupa pemberhentian dari jabatan.

Proses peradilan hukum yang rumit seringkali membuat negara terlambat bertindak.

Skema pemeriksaan etik diharapkan mampu menghentikan penyimpangan lebih awal.

Keberhasilan pemberantasan korupsi diukur dari kemampuan sistem mencegah koruptor baru.

Peradilan etika ini dinilai sangat vital sebagai jalan pintas untuk menindak pelanggaran etik pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran hingga pemberhentian jika terbukti ada konflik kepentingan.

Dengan pemecatan cepat tersebut, oknum pejabat tidak bisa lagi melanjutkan perbuatannya sebelum menyeberang menjadi pidana korupsi yang merugikan negara.