Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali menyampaikan desakan keras kepada Presiden Prabowo Subianto.

Denny menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka wajib segera diberhentikan dari jabatannya sekarang.

Setelah sebelumnya melayangkan surat bertajuk Memecat Gibran, ia menilai putra sulung Joko Widodo itu tidak pernah layak sejak awal.

Bahkan kapasitas intelektual Gibran sewaktu maju sebagai calon Wali Kota Solo juga dipertanyakan olehnya.

Menurut pandangannya, pemilu di Indonesia telah mengalami manipulasi dan bergeser menjadi praktik duitokrasi.

Dalam sistem politik tersebut, modal utama kemenangan bukan lagi integritas moral melainkan keunggulan elektoral.

Denny menyebutkan bahwa prasyarat meritokrasi politik sudah dibuang sejak tahap pencalonan kontestan.

Ia mengutip buku How Democracies Die karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.

Demokrasi disebut sering terkikis perlahan ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjalankan fungsinya.

Gibran dituding telah memanfaatkan cawe-cawe dari Joko Widodo serta Paman Usman untuk menjadi kontestan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai bentuk intervensi paling merusak dalam sejarah.

Putusan tersebut mengubah syarat usia minimum capres dan cawapres demi meloloskan Gibran.

Pemberhentian Gibran dari posisi wakil presiden dinilai sebagai langkah penebusan dosa kolektif bangsa.

Dalam pemilu Wali Kota Solo, Denny juga mempertanyakan bagaimana bentuk intervensi yang dilakukan Jokowi kepada PDI Perjuangan.

Sementara pada Pilpres 2024, ia turut menyoroti keterlibatan Jokowi dan Paman Usman dalam memuluskan jalan politik tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia minimal capres-cawapres dinilai telah meluluhlantakkan wibawa lembaga peradilan.

Aturan itu sebelumnya meloloskan Gibran yang berusia 36 tahun saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta untuk maju dalam kontestasi nasional.