Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana secara terbuka menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka wajib dipecat dari jabatannya.

Ia menegaskan bahwa sejak awal pencalonan, kapasitas Gibran dinilai tidak layak untuk menduduki posisi sebagai calon wakil presiden.

Bahkan menurut pandangannya, kapasitas intelektual Gibran juga patut dipertanyakan sejak masa pencalonan sebagai Wali Kota Solo.

Dalam pandangannya, pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia telah mengalami manipulasi yang mengubah daulat rakyat menjadi daulat uang.

Praktik politik tersebut membuat jalan menuju kemenangan pemilu hanya menyisakan dua opsi berupa politik uang dan politik curang.

Modal untuk meraih kemenangan tidak lagi mengandalkan kapasitas intelektual serta integritas moral kontestan.

Pemberhentian Gibran dari posisi Wakil Presiden dianggap sebagai langkah penting sebagai penebusan dosa kolektif bangsa.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden melalui sebuah putusan khusus.

Aturan baru tersebut memberikan pengecualian bagi pejabat yang sedang atau pernah menduduki jabatan publik melalui pemilu.

Kebijakan itu meloloskan Gibran yang saat itu berusia 36 tahun berkat statusnya sebagai Wali Kota Surakarta.

Denny menilai bahwa prasyarat meritokrasi politik telah diabaikan sejak awal proses pendaftaran kontestan.

Situasi ini membuat syarat moral bahwa pihak yang curang tidak boleh menang kini tinggal menjadi angan-angan semata.

Para kontestan pemilu kini semakin menunjukkan sikap pragmatis sementara tingkat skeptisisme masyarakat terus meningkat.

Ia mengutip buku karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt mengenai runtuhnya demokrasi yang terkikis perlahan.

Proses pelemahan tersebut terjadi ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjalankan fungsi penjagaan mereka.

Gibran dituding memanfaatkan intervensi dari pihak istana untuk melenggang sebagai kontestan pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dipandang sebagai bentuk intervensi paling merusak dalam sejarah kepemiluan nasional.

Keputusan kontroversial tersebut dinilai telah meluluhlantakkan wibawa Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan.