Lembaga keuangan internasional Bank Dunia baru saja mengeluarkan rekomendasi penting bagi sektor perpajakan nasional.

Pemerintah Indonesia diminta untuk memangkas ambang batas omzet Pengusaha Kena Pajak dari angka sebelumnya.

Usulan tersebut menyarankan agar batasan omzet tersebut diturunkan menjadi Rp500 juta per tahun.

Langkah pemangkasan ini dinilai mampu memperluas basis pajak serta menekan praktik penghindaran kewajiban perpajakan.

Sistem Pajak Pertambahan Nilai juga dianggap bisa menjadi jauh lebih efektif melalui kebijakan tersebut.

Batas omzet PKP di Indonesia saat ini dinilai sebagai salah satu yang tertinggi di seluruh dunia.

Angka tersebut bahkan tercatat hampir setara dengan 70 kali lipat dari Produk Domestik Bruto per kapita.

Kondisi itu jauh melampaui ketentuan yang berlaku di sejumlah negara kawasan ASEAN dan anggota OECD.

Tingginya batas tersebut memberikan insentif bagi pelaku usaha agar tetap bertahan di luar sistem.

Beberapa perusahaan sengaja menahan pertumbuhan omzet atau melaporkan pendapatan yang lebih rendah.

Ada pula perusahaan yang memecah usahanya menjadi beberapa entitas terpisah untuk menghindari batas PKP.

Analisis data administrasi perpajakan periode 2014-2017 menemukan fenomena penumpukan jumlah perusahaan.

Perusahaan-perusahaan tersebut mencatatkan omzet tepat berada di bawah ambang batas ketentuan PKP.

Pola penumpukan ini paling banyak ditemukan pada sektor perdagangan besar dan eceran.

Sektor tersebut diketahui masih didominasi oleh transaksi tunai dan minim penggunaan faktur digital.

Situasi ini tidak hanya mempersempit basis pajak tetapi juga mengganggu mekanisme kredit.

Pajak masukan tidak dapat dikreditkan ketika perusahaan membeli pasokan dari pihak yang belum berstatus PKP.