Pegiat media sosial Ariyo Bimo mengungkapkan fakta menarik terkait kasus tudingan ijazah palsu yang melibatkan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Ia menyatakan bahwa pihak yang kini berhadapan langsung dengan kedua tokoh tersebut bukanlah Presiden ke-7 Joko Widodo secara pribadi melainkan negara.

Bimo menjelaskan bahwa Jokowi memang bertindak sebagai pihak pelapor pada awal mula bergulirnya proses hukum.

Namun setelah berkas dinyatakan lengkap oleh penyidik, penanganan perkara tersebut langsung diambil alih sepenuhnya oleh Jaksa Penuntut Umum.

Masyarakat sering kali terkecoh oleh istilah delik aduan dan mengira ini adalah pertandingan langsung antara Jokowi melawan para terdakwa.

Padahal pengaduan awal hanya bertindak sebagai pembuka pintu sebelum negara mengambil alih posisi pendakwaan melalui jaksa.

Dalam proses persidangan, jaksa diwajibkan membuktikan unsur dakwaan sementara pihak terdakwa berhak memberikan bantahan di depan majelis hakim.

Strategi pembelaan seharusnya bersandar pada kekuatan bukti nyata dan tidak sekadar menjadikan isu ijazah sebagai benteng utama.

Dokter Tifa sebelumnya memilih menghadapi langsung persidangan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Majelis Hakim PN Jaktim sempat mengabulkan eksepsi tim kuasa hukum Dokter Tifa pada 23 Juli 2026.

Hakim menilai surat dakwaan JPU batal demi hukum karena dianggap tidak cermat, tidak jelas, serta tidak lengkap.

Pihak kejaksaan tidak mengajukan perlawanan dan memilih untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut.

Berkas perkara yang sudah direvisi kemudian dilimpahkan kembali ke pengadilan pada akhir bulan Juli 2026.

Pengadilan menetapkan nomor perkara baru yaitu 354/Pid. B/2026/PN Jaktim dengan agenda sidang pembacaan dakwaan pada 6 Agustus 2026.

Melalui perbaikan dakwaan ini, Dokter Tifa harus siap mempertanggungjawabkan hasil kajian akademis metodenya di hadapan hukum.

Berbeda dengan langkah Dokter Tifa, Roy Suryo justru memilih menempuh jalur praperadilan secara bertubi-tubi.

Langkah tersebut diambil Roy Suryo guna menggugurkan prosedur penegakan hukum yang sedang berjalan terhadap dirinya.